Oleh: Ruslan Sangadji / Kaidah.ID
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sepanjang 2025 terbilang mencolok. Angkanya menembus 8,47 persen, tertinggi kedua secara nasional. Namun di saat yang sama, pekerjaan rumah soal kemiskinan masih menjadi perhatian serius.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah per Maret 2025 mencatat persentase penduduk miskin sebesar 10,92 persen, turun dari 11,77 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang. Pada September 2025 tercatat 345,38 ribu orang berada di bawah garis kemiskinan, menyusut menjadi 10,81 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Penurunan ini menunjukkan arah yang positif, meski belum sepenuhnya menghapus persoalan struktural. Ketimpangan antara desa dan kota masih cukup lebar. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 12,93 persen, sedangkan perkotaan 6,98 persen. Artinya, beban kemiskinan masih lebih berat dirasakan masyarakat desa.
Kondisi ini tidak lepas dari struktur ekonomi daerah. Hampir separuh penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Produktivitas yang rendah, keterbatasan modal, dan akses pasar yang belum optimal, membuat petani rentan terhadap gejolak harga.
Kenaikan harga bahan pokok, terutama beras, kerap berdampak langsung pada peningkatan angka kemiskinan. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan, termasuk masih tingginya angka stunting yang pada 2024-2025 tercatat 26,1 persen.
Menariknya, persoalan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang impresif. Sepanjang 2025, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 8,47 persen (y-on-y). Bahkan pada triwulan IV-2025, pertumbuhan mencapai 9,43 persen, menunjukkan penguatan di akhir tahun.
Pertumbuhan ini ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh 14,12 persen dan menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB dengan porsi 41,24 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 16,36 persen, sementara pertambangan dan penggalian 15,22 persen. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh 10,61 persen. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp415,48 triliun dengan PDRB per kapita Rp131,64 juta.
Capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang kuat, meski sempat melambat pada triwulan II di angka 7,95 persen. Namun, pertumbuhan yang tinggi belum otomatis menurunkan kemiskinan secara signifikan. Struktur ekonomi yang bertumpu pada industri besar dan sektor padat modal belum sepenuhnya berdampak langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di perdesaan.
Selain itu, meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2025, yang menempatkan Suteng sebagai wilayah dengan angka PHK tertinggi kedua di Sulawesi, menjadi tantangan baru yang perlu diantisipasi.
Pemerintah daerah terus mendorong berbagai kebijakan, mulai dari optimalisasi bantuan sosial, penguatan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan, hingga intervensi penurunan stunting dan pembangunan infrastruktur desa. Beberapa kabupaten seperti Sigi menunjukkan tren positif dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 10,47 persen pada 2025.
Dengan fondasi pertumbuhan yang kuat, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat pembangunan semakin merata. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga pada seberapa jauh kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah. (*)
Tinggalkan Balasan