PALU, KAIDAH.ID – Wakil Ketua Gapensi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Idrus Hadaddo, menegaskan agar organisasi profesi jasa konstruksi, tidak digiring seolah-olah berseberangan dengan pemerintah, terkait sorotan terhadap pengadaan ambulans yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Idrus, Gapensi merupakan organisasi yang menaungi badan usaha di sektor jasa konstruksi, sehingga fokus utamanya adalah pekerjaan konstruksi, bukan pada sektor pengadaan barang seperti kendaraan operasional.
“Gapensi adalah organisasi profesi jasa konstruksi. Anggota dan badan usaha yang tergabung bergerak di bidang jasa konstruksi, bukan jasa pengadaan barang. Karena itu, tidak tepat jika organisasi ini dibawa masuk untuk mempersoalkan pengadaan mobil ambulans,” katanya, Rabu, 29 April 2026.
Ia menambahkan, ruang lingkup jasa konstruksi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Karena itu, ia berharap seluruh pengurus memahami batas kewenangan organisasi sesuai aturan yang berlaku.
Idrus juga mengingatkan agar setiap pernyataan yang mengatasnamakan organisasi, sebaiknya dibahas dan diputuskan melalui mekanisme internal terlebih dahulu, sehingga tidak terkesan sebagai pandangan pribadi yang dipersonifikasikan menjadi sikap lembaga.
“Segala keputusan organisasi harus dirapatkan lebih dahulu, agar tidak ada kesan membawa nama organisasi secara sepihak,” katanya.
Idrus menilai, pernyataan yang menyebut banyak kontraktor luar daerah mendapatkan pekerjaan di Sulteng, juga perlu dilihat secara objektif dan tidak sekadar klaim sepihak. Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota saat ini, terus mendorong pembangunan di sektor konstruksi demi menggerakkan perekonomian daerah.
“Pembangunan sektor konstruksi memiliki efek berantai besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan bangunan, hingga kontribusi terhadap perpajakan daerah,” jelasnya.
Sebagai mantan Komisioner LPJK periode 2017-2021, Idrus berharap, Gapensi tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, bukan justru dibenturkan dengan pemerintah daerah.
“Saya hanya menyarankan, jangan sampai asosiasi dibenturkan dengan pemerintah. Gapensi harus tetap menjadi mitra pembangunan,” tandas Idrus Hadaddo. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan