Reses tersebut menjadi ruang bagi Muhidin M. Said, untuk membawa dua agenda sekaligus: menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat dan membawa kembali persoalan warga ke tingkat kebijakan
PALU, KAIDAH.ID – Persoalan lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur menjadi keluhan yang disampaikan warga kepada Anggota DPR RI, Muhidin M. Said, saat reses di Kota Palu, Selasa,11 Agustus 2026.
Ratusan warga hadir dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 tersebut. Selain menyerap aspirasi, Muhidin memaparkan sejumlah program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Limbah SPPG Jadi Keluhan
Salah satu persoalan yang mencuat, adalah dugaan dampak lingkungan dari pembuangan limbah salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mahmud, warga Palu Barat, meminta pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) diperbaiki. Menurut dia, persoalan tersebut perlu segera ditangani, agar aktivitas SPPG tidak mengganggu warga yang tinggal di sekitarnya.
Keluhan lain datang dari sektor pendidikan. Warga mempertanyakan masih adanya pungutan di jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Mereka menilai, pungutan tersebut perlu mendapat perhatian, karena pendidikan dasar merupakan layanan yang seharusnya dapat diakses masyarakat tanpa pungutan yang tidak semestinya.
Jalan di Sejumlah Kelurahan Disorot
Persoalan infrastruktur juga menjadi bagian dari aspirasi warga.
Kondisi jalan di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Liku, dan Pantoloan Boya, disebut masih membutuhkan perhatian pemerintah. Warga berharap perbaikan jalan tidak hanya menjadi usulan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Muhidin mengatakan aspirasi masyarakat perlu disampaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan DPR RI.
Ia menilai keterwakilan politik di tingkat daerah juga memiliki peran penting dalam mempercepat penyampaian persoalan masyarakat.
“Saat ini belum ada anggota DPRD Kota Palu dari Partai Golkar yang berasal dari Palu Utara. Akibatnya, rantai komunikasi aspirasi masyarakat dari wilayah tersebut belum berjalan optimal,” kata Muhidin Said yang politisi senior Partai Golkar ini.
MBG Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Gizi
Di hadapan warga, Muhidin M. Said juga menjelaskan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program pembiayaan UMKM.
Terkait MBG, Muhidin mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan program merupakan hal yang wajar. Namun, persoalan dalam implementasi tidak semestinya menjadi alasan untuk menolak program tersebut secara keseluruhan.
Menurut dia, MBG memiliki dampak yang lebih luas, karena kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat melibatkan pelaku ekonomi lokal.
Petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM, kata dia, berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.
“Kalau ada masalah dalam pelaksanaannya, sampaikan kepada pemerintah atau DPR agar dapat dicarikan solusinya. Namun, laporan itu harus disertai bukti, seperti foto atau dokumen pendukung,” katanya.
Muhidin M. Said juga menjelaskan program Sekolah Rakyat, yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah menyediakan kebutuhan pendidikan sekaligus fasilitas penunjang bagi siswa.
Di Sulawesi Tengah, program tersebut telah dikembangkan di sejumlah daerah, di antaranya Sigi, Donggala, dan Tojo Una-Una.
UMKM Diminta Jangan Takut Berutang
Selain program sosial dan pendidikan, Muhidin mendorong masyarakat memanfaatkan peluang pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah.
Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia meminta pelaku UMKM tidak ragu mengembangkan usaha selama pembiayaan digunakan secara produktif.
Muhidin menjelaskan, sejumlah persyaratan dasar KUR relatif sederhana. Pelaku usaha harus memiliki usaha yang telah berjalan, tempat usaha yang jelas, surat keterangan atau izin usaha dari pemerintah setempat, serta pencatatan keuangan sederhana.
“Syaratnya cukup mudah. Usahanya sudah ada dan berjalan, memiliki izin dari pemerintah setempat, serta mempunyai pencatatan keuangan sederhana. Kalau semua itu sudah tersedia, bank akan lebih mudah menilai dan memberikan KUR,” kata Muhidin M. Said yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini.
Bagi Muhidin, penguatan UMKM penting, karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi berskala besar. Usaha masyarakat juga perlu diberi ruang untuk tumbuh dan naik kelas.
Reses tersebut menjadi ruang bagi Muhidin M. Said, untuk membawa dua agenda sekaligus: menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat dan membawa kembali persoalan warga ke tingkat kebijakan.
Dari limbah SPPG, pungutan sekolah, hingga jalan rusak, berbagai persoalan yang muncul dalam pertemuan itu menjadi catatan yang diharapkan tidak berhenti sebagai aspirasi di ruang reses. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan