“Direncanakan Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan hadir di Palu membahas persoalan ini. Kami menunggu jadwal dari Pak Menteri,” kata Gubernur Anwar.
PALU, KAIDAH.ID – Lima provinsi penghasil nikel di Indonesia, yang tergabung dalam Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI), terus menyatukan langkah untuk memperjuangkan kepentingan daerah, terutama terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari aktivitas pertambangan dan hilirisasi.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, lima daerah yang terdiri dari terdiri dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua Barat Daya, terlebih dahulu akan melakukan pertemuan di Palu, untuk menyusun dan menyepakati rekomendasi bersama.
Setelah itu, rekomendasi tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Rencana kita setelah pertemuan di Palu oleh lima daerah, setelah itu baru kita berangkat ke Jakarta menyampaikan hasil rekomendasi Palu,” kata Gubernur Anwar Hafid, Ahad, 9 Agustus 2026.
Menurutnya, pertemuan di Palu menjadi tahapan penting, untuk menyatukan sikap daerah sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Lima Provinsi Berhimpun dalam FD-PNI
Lima provinsi penghasil nikel tersebut, sebelumnya telah membentuk Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) yang dinisiasi Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim.
Forum yang menghimpun lima provinsi penghasil nikel dan menjadi wadah bersama ini, untuk memperjuangkan kepentingan daerah penghasil.
FD-PNI diketuai Mohammad Arus Abdul Karim, yang juga menjabat Ketua DPRD Sulawesi Tengah.
Forum tersebut menjadi salah satu instrumen daerah, untuk menyatukan aspirasi legislatif dari provinsi-provinsi penghasil nikel dalam menghadapi berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait pertambangan dan hilirisasi.
Menurut Mohammad Arus, FD-PNI tidak hanya dibentuk untuk memperjuangkan persoalan DBH.
Forum tersebut juga akan menjadi wadah bersama untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil nikel.
“Forum ini adalah wadah penyatuan suara kita, agar kepentingan daerah penghasil nikel didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional. Daerah-daerah ini adalah pahlawan devisa, tetapi ketimpangan yang dirasakan sangat besar,” ujar Mohammad Arus.
Tak Hanya DBH
Mohammad Arus mengatakan, agenda FD-PNI mencakup sejumlah persoalan strategis yang dihadapi daerah penghasil nikel.
Salah satunya adalah mendorong revisi kebijakan DBH agar memberikan manfaat yang lebih berkeadilan bagi daerah.
Selain itu, forum juga mendorong penguatan regulasi untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif.
Perlindungan terhadap masyarakat adat di kawasan pertambangan juga menjadi bagian dari agenda perjuangan forum.
FD-PNI turut mendorong pembentukan dana abadi bagi daerah penghasil tambang.
Dana tersebut diharapkan menjadi jaminan keberlanjutan pembangunan setelah aktivitas pertambangan berakhir.
Dengan adanya dana abadi, daerah penghasil tidak hanya menerima manfaat ekonomi selama aktivitas pertambangan dan hilirisasi berlangsung.
Daerah juga diharapkan memiliki sumber pembiayaan untuk menghadapi masa pascapertambangan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan Diundang ke Palu
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, perjuangan lima provinsi penghasil nikel, akan terus dikoordinasikan melalui pertemuan di Palu.
Ia juga mengungkapkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan diundang ke Palu, untuk menjelaskan langsung persoalan tersebut.
“Direncanakan Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan hadir di Palu membahas persoalan ini. Kami menunggu jadwal dari Pak Menteri,” kata Gubernur Anwar.
Kehadiran Menteri ESDM di Palu diharapkan menjadi momentum untuk mempertemukan aspirasi daerah penghasil dengan pemerintah pusat.
Terutama menyangkut formula DBH, aktivitas pertambangan dan hilirisasi, serta manfaat ekonomi yang kembali kepada daerah.
Anwar menegaskan, setelah pertemuan lima provinsi di Palu menghasilkan rekomendasi bersama, langkah berikutnya adalah membawa rekomendasi tersebut ke Jakarta.
Dengan pola tersebut, perjuangan daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Aspirasi lima provinsi penghasil nikel akan disatukan dalam satu rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Bagi daerah penghasil, kata Anwar, perjuangan tersebut bukan semata-mata mengejar tambahan penerimaan.
Lebih jauh, perjuangan itu menyangkut keadilan fiskal, perlindungan lingkungan, keberlanjutan pembangunan, serta memastikan daerah yang menjadi sumber bahan baku dan lokasi industri hilirisasi memperoleh manfaat yang lebih proporsional dari kekayaan sumber daya alamnya. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan