PALU, KAIDAH.ID – DPRD Sulteng menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulteng, Jumat, 19 Agustus 2022.
Dalam rapat Banggar ini, sejumlah anggaran yang diajukan TAPD Pemprov Sulteng mendapat sorotan dan pertanyaan kritis dari Ketua DPRD Sulteng dan Anggota Banggar lainnya.
Sony Tandra misalnya, menyoroti besarnya anggaran untuk kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan yang nilainya mencapai Rp20,7 miliar dari sebelumnya hanya Rp9,2 miliar.
“Anggaran tersebut perlu peninjaun kembali, kerena cukup besar dan masih bisa dialihkan sebagian anggaran tersebut untuk kebutuhan-kebutahan yang lain yang ada daerah,” ujar Anggota Banggar, Sony Tandra.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Sulteng, mempertanyakan anggaran terkait Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Kabupaten Donggala, apakah anggarannya sudah ada atau belum, karena Donggala sebagian kawasannya yang ditetapkan, merupakan kawasan hutan lindung.
Akan tetapi saat ini, sudah dilakukan land clrearing dan dikhawatirkan dalam pelaksanaannyamemasuki wilayah kawasan hutan lindung, sehingga pasti akan menimbulkan dampak negatif dan itu dilarang dalam undang-undang.
Ketua DPRD mempertanyakan kepada TAPD terkait anggaran yang dikucurkan untuk KPN di Kabupaten Donggala yang nilainya disebut–sebut mencapai Rp3 trilun, dengan luas lahan sekitar lebih 1.000 hektare.
“Apakah anggaran tersebut sudah ada? berapakah anggaran APBD yang diperuntukan untuk program tersebut, karena saat ini APBD Kabupaten Donggala sudah memplot pos-pos anggaran untuk program tersebut,” kata Nilam Sari Lawira.
Informasi yang ada, dari sekian hektar luas lahan tersebut saat ini baru tanaman jagung tanam.
“Jadi apakah nantinya dengan luas lahan sekian hektare tersebut, hanya ditanami jagung. Apakah sebanding dengan anggaran tersebut? Jika hanya ditanami jagung saja, kenapa harus membukan lahan hutan yang begitu luas, kenapa tidak di lahan yang sudah tersediah saja,” tegas Ketua DPRD Sulteng.
Hal lain yang juga mendapat pertanyaan anggota Banggar, Ronald Gulla, yakni inflasi terkait harga BBM, barang dan jasa, yang kini tengah mengalami perubahan kenaikan harga yang cukup tinggi.
Anggota Banggar lainnya, Alimuddin Pa’ada meminta Pemprov Sulteng agar lebih objektif memberikan perhatian terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) terhadap siswa/siswi yang ada sekolah SMA/SMK di Sulteng.
“Selama ini, yang mendapat biaya sekolah gratis itu hanyalah sekolah yang berlabel negeri. Sedangkan sekolah yang berlabel swasta, itu tidak mendapatkan biaya sekolah gratis. Ini sangat disayangkan, kerena bagitu banyak anak kita yang juga bersekolah di sekolah swasta,” ujar Alimudin Pa’ada.
Selanjutnya, Anggota Banggar juga meminta agar diberikan tambahan anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Ketahanan Keluarga.
“Kita meminta Pemda agar secepat mungkin melakukan tindakan atau langkah-langkah terkait permasalahan getah pinus yang ada di Kabupaten Poso, karena di dalamnya terdapat sumber penghasilan yang harus dimintai kejelasan pajaknya, serta untuk mencegah terjadi eksploitasi hutan yang lebih meluas,” kata, Yus Mangun. (*)
Advertorial ini diterbitkan atas kerja sama DPRD Sulteng dan kaidah.id pada Rubrik Parlementaria
Tinggalkan Balasan