PALU, KAIDAH.ID – Komisi II DPR RI menyoroti kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Tengah (Sulteng), yang dinilai belum optimal dalam mendukung pelayanan publik dan mendorong perekonomian daerah. Lebih dari 70 persen BUMD di provinsi ini disebut berada dalam kondisi tidak sehat.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan BUMD seharusnya menjadi solusi atas keterbatasan fiskal daerah, bukan justru menjadi beban. Ia mengingatkan agar BUMD tidak dijadikan tempat “balas budi politik”, melainkan dikelola oleh manajer profesional dan berorientasi pada profitabilitas.
“Harus ada reformasi tata kelola. Kami tengah mendorong hadirnya Permendagri baru sebagai dasar hukum pembinaan dan pengawasan BUMD secara nasional,” tegas Rifky dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Tengah, Rabu, 7 Mei 2025.
Ia juga menjelaskan tentang pentingnya diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan, agar BUMD benar-benar menjadi pilar ekonomi yang mandiri.
“Bahkan sektor sederhana seperti jasa air belum tergarap maksimal di banyak daerah. Ini peluang yang harus dibuka,” tambah Presidium MN KAHMI ini.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola BUMD dan BLUD. Dalam paparannya, ia juga menyampaikan sejumlah program prioritas Pemprov Sulteng yang sudah berjalan dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Program-program tersebut meliputi, Berani Cerdas; pendidikan gratis untuk SMA/SMK/SLB negeri di seluruh wilayah Sulteng. Kemudian Berani Sehat; implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang telah menjangkau 80 persen warga, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan Berani Menyala; upaya elektrifikasi dan konektivitas desa, dengan target menjangkau 89 desa tanpa listrik dan 606 desa yang belum memiliki akses telekomunikasi.
“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi langsung kami salurkan ke program yang berdampak,” jelas Anwar Hafid yang juga mantan anggota DPR RI ini.
Gubernur juga menyinggung program Brigade Pertanian, untuk mendukung sinkronisasi musim tanam dan panen, serta bantuan alat tangkap skala besar untuk nelayan. Pada bagian lain, Gubernur Anwar juga mengkritisi disparitas harga bahan pokok, dan LPG, yang di beberapa wilayah terpencil bisa mencapai Rp70.000, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp20.000.
Gubernur Anwar juga memaparkan langkah Pemprov Sulteng menangani konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus, yang mengedepankan musyawarah namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian lewat jalur hukum.
Ia juga menerangkan tenang pentingnya percepatan reformasi birokrasi, melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional BKN untuk mempercepat pengisian jabatan dan meningkatkan profesionalisme ASN.
“Kami membangun dengan nilai religius dan kearifan lokal. Aktivitas pemerintahan wajib berhenti saat waktu shalat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat,” paparnya.
Rangkaian kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Dede Yusuf dan sejumlah anggota lintas fraksi seperti Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, dan lainnya.
Rombongan tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu pada Rabu pagi dan disambut oleh Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan resmi bersama jajaran Forkopimda, kepala daerah, serta pimpinan BUMD dan OPD se-Sulteng di Ruang Polibu, Kantor Gubernur.
Kunjungan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis dalam penguatan tata kelola BLUD dan BUMD sebagai ujung tombak pelayanan dan perekonomian daerah. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan