PALU, KAIDAH.ID – Konflik agraria yang terus berlarut di Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja reses, Rabu, 22 April 2026. Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulteng dan para pemangku kepentingan, berbagai persoalan krusial mengemuka, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih perizinan, hingga lemahnya kepastian hukum.
Ketua tim kunjungan, Bahtra, menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam menyelesaikan konflik agraria, yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami tidak ingin kebijakan hanya berhenti di atas kertas. Kehadiran kami di sini untuk memastikan bahwa persoalan di lapangan benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” tegasnya di Kantor Gubernur Sulteng.
Kunjungan tersebut juga dihadiri sejumlah anggota lintas fraksi, di antaranya Longki Djanggola, Kamarudin Watubun, Shintya Sandra Kusuma, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Heri Gunawan, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dan Aus Hidayat Nur.
KONFLIK KOMPLEKS DAN MENAHUN
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, mengungkapkan, konflik agraria di wilayahnya tidak hanya banyak, tetapi juga kompleks dan telah berlangsung lama.
“Pelaksanaan reforma agraria menghadapi hambatan serius, terutama karena konflik yang sudah menahun dan melibatkan berbagai sektor,” katanya.
Ia menjelaskan, konflik tersebut mencakup sektor perkebunan, pertambangan, hingga sengketa tanah adat. Permasalahan muncul akibat perusahaan yang beroperasi tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU), tumpang tindih dengan lahan transmigrasi, serta minimnya transparansi dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat.
Dampaknya pun dirasakan langsung oleh warga, mulai dari hilangnya akses terhadap lahan produktif hingga meningkatnya potensi konflik sosial.
Dalam forum tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengakui, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) belum optimal dalam menyelesaikan konflik.
“GTRA sejauh ini efektif sebagai forum koordinasi lintas sektor, tetapi masih terbatas dalam kewenangan penyelesaian konflik,” ungkap perwakilan BPN.
Keterbatasan tersebut antara lain, karena keputusan akhir sering berada di kementerian teknis, serta minimnya dukungan anggaran daerah. Bahkan, sebagian konflik harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.
SATGAS JADI HARAPAN PERCEPATAN
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sulteng membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) untuk mempercepat penanganan konflik di lapangan. Satgas ini diharapkan lebih responsif, mampu bekerja lintas sektor, sekaligus membuka akses terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
BPN pun mengusulkan agar Satgas tersebut diintegrasikan ke dalam struktur GTRA, guna memperkuat efektivitas penyelesaian konflik.
Dari sisi capaian, potensi TORA di Sulteng mencapai sekitar 46.085 hektare. Namun, realisasi sertifikasi baru sekitar 16.145 hektare atau 35,03 persen. Sementara itu, program pendaftaran tanah terus berjalan, dengan sekitar 1,28 juta bidang telah terdaftar dari estimasi 2,6 juta bidang.
APRESIASI DAN DORONGAN PENERTIBAN
Dalam rapat tersebut, Longki Djanggola menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Sulteng dalam membentuk Satgas Penyelesaian Konflik Agraria.
“Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur selaku pimpinan Pemprov Sulteng atas pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik di daerah,” ucap Longki Djanggola.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan aturan, terhadap perusahaan yang belum memiliki legalitas lahan.
“Kami mendorong Kanwil BPN untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang belum memiliki HGU, agar segera mengurus perizinan. Perlu diberikan batas waktu maksimal dua tahun untuk penyelesaian pengurusan izin tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penegakan hukum, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kunci penyelesaian ada pada kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Tanpa itu, konflik agraria akan terus berulang dan menghambat keadilan bagi masyarakat,” tandasnya. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan