PALU, KAIDAH.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menyoroti stagnasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam dialog bersama Komisi II DPR RI dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 7 Mei 2025, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur.
“Sejak saya menjabat Gubernur, BUMD di Sulteng banyak yang hanya jadi wacana. Tidak ada yang betul-betul berjalan. Ini harus jadi perhatian serius,” kata Longki dalam forum yang juga dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni itu.
Longki menegaskan, oerlu mengelola BUMD secara profesional, bukan dijadikan tempat balas jasa politik. Ia juga mengkritik manajemen Bank Sulteng, yang menurutnya perlu diperkuat oleh sumber daya manusia (SDM) berpengalaman di bidang keuangan.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyebut lebih dari 70 persen BUMD di Sulawesi Tengah berada dalam kondisi tidak sehat. Ia menilai, lemahnya struktur pembiayaan dan minimnya diversifikasi usaha menjadi penyebab utama.
“BUMD tidak boleh hanya jadi pelengkap atau tempat parkir politik. Harus dikelola secara profesional agar bisa menopang ekonomi daerah,” tegas Rifqy.
Rifqy mengaku, saat ini pihaknya tengah mendorong terbitnya regulasi baru dari Kemendagri untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid mengakui, pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD di Sulteng.
“Kami ingin memastikan keberadaan BUMD benar-benar memberi manfaat bagi daerah. Dukungan regulasi dari DPR sangat kami harapkan agar proses pembenahan ini berjalan maksimal,” ucap Anwar Hafid.
Gubernur Anwar juga menyampaikan apresiasi atas masukan Longki Djanggola. Ia menilai sinergi dengan para tokoh nasional asal Sulteng sangat penting untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan