Penguatan sasaran afirmasi pada Berani Cerdas, serta perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui Berani Sehat, menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi Sulteng memperbaiki kualitas pelayanan dasar masyarakat
PALU, KAIDAH.ID – Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Prof Moh. Ahlis Djirimu, mengatakan pelaksanaan Program Sembilan Berani Pemerintah Provinsi Sulteng telah dievaluasi pada pelaksanaan tahun 2025.
Evaluasi tersebut mencakup sejumlah indikator, mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian administrasi, waktu pelaksanaan, aspek substantif hingga realisasi keuangan.
Moh Ahlis Djirimu mengatakan, secara umum pelaksanaan Program Sembilan Berani berada pada trajectoire (jalan) yang tepat.
“Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, capaian administrasi, waktu, substantif dan keuangan berada pada trajectoire tepat,” kata Ahlis.
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan Program Sembilan Berani pada 2026.
Salah satu perubahan, kata Guru Besar Ekonomi Universitas Tadulako (Untad) Palu ini, diarahkan pada Program Berani Cerdas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didorong untuk lebih memperkuat sasaran afirmasi dibandingkan sasaran prestasi.
Menurut Prof Ahlis, kebijakan tersebut didasarkan pada kondisi riil pendidikan di Sulteng, yang menunjukkan masih tingginya jumlah anak dan pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan.
Prof Ahlis mengatakan, berdasarkan baseline data portal BKKBN, terdapat 208.930 anak usia 19-24 tahun atau 67,99 persen yang tidak melanjutkan kuliah.
Sementara pada kelompok usia 16-18 tahun, terdapat 26.094 anak atau 20,12 persen yang tidak melanjutkan pendidikan.
“Sedangkan usia 7-12 tahun atau SD/MI terdapat 89.446 anak atau 31,2 persen yang tidak lanjut sekolah,” sebutnya.
Adapun pada kelompok usia 13-15 tahun atau jenjang SMP, jumlah anak yang tidak bersekolah tercatat sebanyak 13.446 orang atau 9,1 persen.
Data tersebut, kata Ahlis, menunjukkan perlunya penguatan kebijakan afirmasi, agar intervensi pemerintah lebih banyak menyasar anak-anak yang menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan.
Dengan demikian, Program Berani Cerdas tidak hanya diarahkan untuk mendorong prestasi pendidikan, tetapi juga memastikan kelompok masyarakat yang rentan putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan mendapatkan kesempatan yang lebih besar.
Berani Sehat
Selain sektor pendidikan, evaluasi juga mencermati persoalan cakupan jaminan kesehatan melalui Program Berani Sehat.
Prof Ahlis mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulteng masih menghadapi persoalan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk kepesertaan BPJS.
“Pada sisi Berani Sehat, Pemprov Sulawesi Tengah berhadapan dengan 26,76 persen atau 712.223 orang yang tidak punya JKN, termasuk BPJS,” katanya.
Menurutnya, angka tersebut menjadi tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan Program Sembilan Berani pada 2026.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program diharapkan tidak sekadar mengukur capaian administratif dan keuangan, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Penguatan sasaran afirmasi pada Berani Cerdas, serta perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui Berani Sehat, menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi Sulteng memperbaiki kualitas pelayanan dasar masyarakat. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan