Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil kesalahan pencatatan, baik berupa inclusion error maupun exclusion error, sehingga program bantuan dan kebijakan pembangunan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
PALU, KAIDAH.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus melakukan verifikasi dan validasi (verval) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk memastikan data masyarakat yang digunakan pemerintah semakin akurat.
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, proses verifikasi DTSEN telah dilakukan melalui Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan (TP4) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Menurutnya, data tersebut saat ini telah dirinci berdasarkan sejumlah kelompok masyarakat, antara lain rumah tangga perempuan, rumah tangga nelayan, penyandang disabilitas, kelompok pencari kerja hingga petani milenial.
“Di TP4 dan Bappeda sudah dilakukan verifikasi DTSEN dan dirinci berdasarkan RT perempuan, RT nelayan, disabilitas sebanyak 68.632 jiwa, lapangan kerja termasuk inclusion dan exclusion error,” kata Gubernur Anwar Hafid, Senin, 7 September 2026.
Ia menjelaskan, perincian data melalui Bidang Ekonomi saat ini telah sampai pada kelompok petani milenial. Sementara itu, satu kelompok yang masih dalam proses pendataan lebih lanjut, adalah kelompok ageing population atau penduduk lanjut usia yang jumlahnya mencapai 311.637 jiwa.
Anwar mengakui, proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat tidak selalu berjalan mudah. Sebelumnya, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), khususnya antara Bappeda dan Dinas Sosial, sempat menjadi kendala dalam pelaksanaan verifikasi data secara berkala.
Bahkan, terdapat empat daerah di Sulawesi Tengah yang masuk dalam 62 daerah yang mendapat teguran Kementerian Dalam Negeri pada 2022, karena terlambat melakukan verifikasi dan validasi data secara triwulanan.
“Masalah koordinasi antar-OPD, khususnya Bappeda dan Dinsos, sering terjadi, namun dapat diminimalisir,” ujarnya.
Gubernur Anwar mengatakan, jika merujuk pada DTSEN sebagai data tunggal yang digunakan pemerintah saat ini, tingkat akurasinya di Sulteng diperkirakan telah mencapai sekitar 75 persen.
Masih Ada Persoalan yang Harus Diperbaiki
Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diperbaiki. Di antaranya warga yang telah meninggal dunia atau pindah domisili tetapi masih tercatat dalam data.
Selain itu, terdapat masyarakat yang kondisi ekonominya telah berubah, tetapi belum mengalami pembaruan status dalam sistem. Warga yang sebelumnya tergolong mampu dan kemudian mengalami penurunan kondisi ekonomi, belum seluruhnya tercatat sebagai kelompok tidak mampu. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya telah meningkat juga masih ada yang tercatat sebagai penerima atau kelompok masyarakat kurang mampu.
“Kalau merujuk DTSEN yang menjadi data tunggal hari ini, boleh dikatakan 75 persen sangat akurat. Selebihnya ada yang sudah meninggal dan pindah masih tercatat. Ada juga yang miskin belum masuk, belum di-downgrade dari mampu menjadi tidak mampu karena berbagai faktor, dan ada juga yang sudah upgrade tetapi masih tercatat,” jelasnya.
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerjunkan tim verifikasi dan validasi ke lapangan.
Saat ini, kata Gubernur Anwar, tim tersebut difokuskan untuk melakukan pemutakhiran data di Kabupaten Donggala.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil kesalahan pencatatan, baik berupa inclusion error maupun exclusion error, sehingga program bantuan dan kebijakan pembangunan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan