Keahlian hukum tata negara yang selama ini ia geluti, akan menjadi bagian dari tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada kepala negara

DARI Ternate ke Istana Negara. Perjalanan akademisi Universitas Khairun, Margarito Kamis, kini memasuki babak baru.

Pakar hukum tata negara asal Gambesi, Ternate, Maluku Utara itu dilantik Presiden Prabowo Subianto, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jumat, 2 Oktober 2026 sore.

Pelantikan Berlangsung di Istana Negara

Margarito kini menjadi bagian dari lembaga, yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Kepercayaan tersebut melengkapi perjalanan panjang Margarito di bidang hukum tata negara.

Sebelumnya, ia pernah dipercaya sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra.

Di dunia akademik, Margarito dikenal melalui pandangan-pandangannya mengenai konstitusi, hukum tata negara, dan berbagai persoalan ketatanegaraan.

Kini, keahliannya mendapat ruang di tingkat pemerintahan tertinggi.

Dalam struktur Wantimpres periode ini, Pratikno dipercaya sebagai Ketua. Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Muhammad Qodari ditunjuk sebagai Sekretaris.

Sementara sejumlah tokoh lain juga bergabung. Di antaranya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, mantan Menko Polsoskam Agum Gumelar, serta mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Dalam pelantikan itu, Presiden Prabowo memandu langsung pengucapan sumpah jabatan.

Para anggota Wantimpres bersumpah setia kepada UUD 1945,dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap para anggota Wantimpres.

Mereka juga berjanji menjunjung tinggi etika jabatan serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Masuknya Margarito ke Wantimpres menjadi catatan penting bagi Maluku Utara.

Nama Ternate kini kembi hadir dalam salah satu lembaga yang berada langsung di bawah Presiden.

Bagi Margarito, perjalanan itu bukan sekadar perpindahan ruang kerja.

Dari kampus di Ternate, Margarito Kamis kini mendapat mandat untuk memberikan pandangan di lingkungan Istana.

Keahlian hukum tata negara yang selama ini ia geluti, akan menjadi bagian dari tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada kepala negara. (*)

(Ruslan Sangadji)