PALU, KAIDAH.ID – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M. Said, menegaskan pentingnya mengatasi kemiskinan di Sulawesi Tengah (Sulteng) di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Hal ini disampaikannya saat membuka Dialog Prospek Ekonomi 2025 yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Palu di Sriti Convention Hall, Senin, 13 Januari 2025.
“Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulteng konsisten di atas rata-rata nasional, bahkan masuk tiga besar bersama Maluku Utara dan Papua. Sebagai sentra hilirisasi nasional sekaligus penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kita berharap pertumbuhan ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Muhidin.
Ia menyoroti kontribusi besar sektor pertambangan dan industri logam dasar, terutama terkait nikel. Pada 2023, industri ini menyumbang lebih dari 80% investasi, dengan total realisasi mencapai Rp112 triliun, menjadikan Sulteng provinsi dengan investasi tertinggi ke empat di Indonesia.
Muhidin memprediksi tren positif ini akan berlanjut di 2025, dengan nikel tetap menjadi andalan ekspor utama Sulteng yang menyumbang lebih dari 50% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan, pertumbuhan ekonomi Sulteng diperkirakan kembali menembus dua digit, didukung oleh proyeksi kenaikan harga nikel sebesar 3% pada 2025 dan 6% pada 2026.
Selain itu, pemerintah pusat juga meningkatkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sulteng menjadi Rp18,7 triliun di 2025, naik dari Rp18,34 triliun pada 2024.
Namun, Muhidin mengingatkan, meski pendapatan per kapita meningkat signifikan dari Rp63,7 juta pada 2020 menjadi Rp112,4 juta pada 2023, angka kemiskinan hanya turun sedikit dari 12,92% menjadi 12,41%.
“Ini menunjukkan adanya kesenjangan pemerataan ekonomi, terutama akibat ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan industri,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan, perdagangan, industri, dan pariwisata.
“Pemerataan dan diversifikasi ekonomi adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan sekaligus memaksimalkan dampak positif industrialisasi di Sulteng,” tandasnya. (*)
Pewarta: Moch. Subarkah
Tinggalkan Balasan