PALU, KAIDAH.ID – Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah (Sulteng), diharapkan berlangsung dengan jalan musyawarah mufakat, demi menjaga persatuan para pengusaha di Sulteng.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Sarana/Prasarana Kadin Indonesia, Azis Syamsuddin, dalam sambutannya di hadapan peserta Muprov dan tamu undangan, termasuk Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, di Hotel Grand The Sya, Rabu, 20 Mei 2026.
“Kami berharap Sulawesi Tengah juga bisa menghadirkan miracle (Keajaiban), cahaya untuk melahirkan musyawarah mufakat,” harap Azis Syamsuddin.
Ia menegaskan, Muprov Kadin seharusnya menjadi ruang membangun kebersamaan, bukan ajang pertarungan yang memecah soliditas para pengusaha daerah.
Menurutnya, seluruh kandidat yang maju, memiliki kapasitas besar untuk memimpin Kadin Sulteng, yakni M. Nur Dg Rahmatu, Gufran Ahmad, dan Endi Hermawan.
“Semua kandidat ini punya kapasitas dan kemampuan. Tinggal bagaimana semangat persatuan dan kebangkitan ekonomi daerah menjadi prioritas bersama,” katanya.
Azis juga mengapresiasi sikap legawa HM Nur Dg Rahmatu yang disebut siap ditempatkan sebagai Dewan Pertimbangan, apabila tercapai kesepakatan bersama dalam Muprov tersebut.
Ia menegaskan, sejumlah nama lain juga tengah dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis di Kadin Indonesia, termasuk pada bidang investasi daerah.
Menurut Azis, dinamika Musprov di setiap daerah memiliki karakter berbeda, namun Kadin Indonesia selalu mengedepankan pendekatan musyawarah dibanding voting.
Ia mencontohkan, Musprov Kadin Sulawesi Barat yang baru saja berlangsung, berhasil mencapai mufakat setelah melalui komunikasi intensif antarpihak.
“Kadin selalu mengedepankan jalan musyawarah. Sulawesi Barat kemarin bisa selesai tanpa voting, karena komunikasi berjalan baik,” ujarnya.
KADIN BUKAN ORGANISASI POLITIK
Dalam sambutannya, Azis turut menegaskan, Kadin bukan organisasi politik dan tidak membawa kepentingan partai tertentu.
“Kadin tidak ada warna partai. Yang ada adalah bagaimana memajukan ekonomi Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, posisi Kadin merupakan mitra strategis pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.
Karena itu, kata dia, peran Kadin sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, mulai dari perdagangan, industri, perkebunan, koperasi hingga perikanan guna meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
NILAI TUKAR DOLAR
Dalam kesempatan tersebut, Azis Syamsuddin juga menyinggung persoalan nilai tukar dolar dari perspektif dunia usaha. Menurutnya, kenaikan dolar dapat menguntungkan eksportir, karena biaya produksi menggunakan rupiah, sementara pendapatan diperoleh dalam dolar Amerika Serikat.
“Kalau saya eksportir, dolar naik saya senang. Tapi kalau importir, tinggal dilakukan hedging,” katanya.
Ia bahkan mengenang pengalaman saat krisis moneter 1998, ketika nilai tukar dolar menembus Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per dolar AS.
Menutup sambutannya, Azis berharap pemerintah daerah terus melibatkan Kadin sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan bila perlu menempatkan pengurus Kadin sebagai penasehat ahli kepala daerah.
“Pengusaha daerah harus dilibatkan dalam pembangunan ekonomi karena mereka memahami kebutuhan riil dunia usaha di daerah,” tutupnya. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan