PALU, KAIDAH.ID – Desakan Yayasan Ekonesia, untuk melakukan moratorium Kawasan Pangan Nusantara (KPN) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, menuai tanggapan kritis dari mantan Ketua Tim Mitigasi Sosial KPN, Ridha Saleh.
Ridha Saleh menilai, sikap Ekonesia perlu disambut sebagai bagian dari ruang diskusi publik. Namun, ia mengingatkan pentingnya landasan data faktual dan keterlibatan langsung di lapangan sebelum mengambil kesimpulan.
“Saya sudah dua kali diundang untuk mendengarkan dan memberi masukan terhadap studi mereka. Kalau tidak salah itu berlangsung tahun lalu. Saya menduga, kawan-kawan Ekonesia sudah setahun lebih tidak pernah lagi memantau apalagi turun langsung ke lapangan,” kata Ridha kepada media, Selasa, 22 April 2025.
Menurutnya, informasi yang dikumpulkan Ekonesia kemungkinan besar tidak berasal dari petani atau penerima manfaat langsung program KPN. Akibatnya, kritik yang disampaikan hanya menyentuh aspek-aspek prosedural tanpa memahami substansi dan konteks di lapangan.
“Saya menduga mereka sama sekali tidak menangkap latar, prinsip, dan substansi KPN. Kritik yang muncul hanya soal formalitas, sementara mereka tidak membaca utuh profil dan aspirasi petani yang ada di Kecamatan Dampelas,” tegas Ridha Saleh, yang juga pernah menjadi Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah.
Karena itu, Ridha menyarankan agar ide moratorium KPN yang diusulkan Ekonesia, sebaiknya lebih dulu diseminarkan di tingkat desa. Ia mengingatkan, inisiatif KPN sejak awal digagas melalui pertemuan di desa bersama pemerintah, adat, dan petani.
“Saya kira lebih bijak jika ide moratorium itu didiskusikan dulu di Desa Talaga, seperti ketika pemerintah dulu memulai KPN, semua unsur hadir di situ. Baru setelahnya bisa dibawa ke ranah kebijakan,” imbuhnya.
Ridha juga mengungkapkan, informasi terakhir yang diterimanya menyebutkan, lahan yang digarap petani di kawasan KPN kini sudah mencapai 120 hektare. Komoditas yang ditanam pun beragam, mulai dari pisang, pepaya, kacang tanah, cabe, jagung, ubi kayu, hingga durian dan kelapa dalam. Sebagian besar lahan itu, kata Ridha, bahkan sudah beberapa kali panen.
“Itu artinya sudah banyak kelompok tani yang terlibat dan merasakan manfaatnya. Jadi sekali lagi, saya menyarankan agar Ekonesia datang langsung ke areal KPN dan berdialog dengan petani. Itu mungkin bisa memperluas perspektif mereka,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Ekonesia belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Ridha Saleh. (*)
Editor: Ruslan Sangadji
Tinggalkan Balasan