JAKARTA, KAIDAH.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan budaya laporan tidak jujur di birokrasi, hingga menegaskan komitmennya mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik, yang disiarkan kanal YouTube Liputan6 pada Kamis, 19 Maret 2026, dipandu Hasan Nasbi.
Menjawab pertanyaan peserta diskusi terbatas terkait pernyataannya soal “laporan palsu”, Presiden Prabowo menyebut praktik laporan yang hanya menyenangkan atasan atau asal bapak senang (ABS), masih menjadi masalah serius di berbagai institusi.
“Budaya laporan yang bagus-bagus saja itu tidak baik. Kalau informasinya salah, keputusannya juga salah,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pentingnya keberanian menerima laporan yang tidak menyenangkan. Untuk memastikan akurasi, Presiden Prabowo mengaku aktif melakukan cross check, termasuk memantau kritik di media sosial dan memerintahkan pengecekan langsung ke lapangan.
Menurutnya, kritik bahkan yang tajam, tetap penting sebagai bahan evaluasi, selama berbasis fakta.
Pengalaman di Militer Jadi Pelajaran
Prabowo juga menyinggung pengalaman masa lalu di militer, ketika sebuah kecelakaan tidak dilaporkan secara langsung kepadanya demi menyenangkan pimpinan.
Ia menilai, sikap seperti itu justru berbahaya, karena dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat.
“Pemimpin harus siap menerima kenyataan, walaupun pahit,” ujarnya.
Respons Kritik dan Peran Devil’s Advocate
Presiden menegaskan dirinya tidak anti kritik. Ia bahkan mendorong lingkungan terdekatnya untuk berani menyanggah atau mengkritisi gagasan yang ia ajukan.
“Kalau semua setuju, itu berbahaya. Saya justru ingin tahu argumen yang menentang,” kata Prabowo.
Namun, Presiden membedakan antara kritik berbasis data dan kritik yang dinilai bermotif buruk, atau menimbulkan keresahan tanpa dasar.
Kisah Anak Nias dan Respons Kebijakan
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengungkap bagaimana kritik langsung dari masyarakat, termasuk anak-anak, dapat memengaruhi kebijakan.
Presiden mencontohkan, seorang siswa dari Nias yang mengeluhkan akses sekolah, karena harus menyeberangi sungai. Keluhan itu mendorong pemerintah membangun puluhan jembatan di berbagai daerah.
“Saya punya filosofi, kalau bisa bantu banyak orang, bantu. Kalau tidak, bantu satu orang. Kalau tidak bisa, jangan menyusahkan orang lain,” ujarnya.
Soroti Dugaan Deep State
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyinggung adanya praktik kekuasaan di dalam birokrasi, yang ia sebut sebagai deep state, termasuk pejabat yang merasa kebal hukum atau tidak bisa diaudit.
Ia mengklaim telah mengambil langkah tegas, termasuk mencopot sejumlah pejabat yang dinilai melawan garis kebijakan.
“Ini pekerjaan besar. Saya dilantik untuk membersihkan itu,” ujarnya.
Jamin Kebebasan Kritik
Prabowo menegaskan komitmennya menjaga kebebasan berpendapat, dan memastikan tidak ada warga yang diintimidasi karena kritik.
“Tidak boleh ada yang diteror karena mengkritik pemerintah. Saya menjamin itu,” katanya.
Ia juga membuka kemungkinan pembentukan tim independent, untuk membantu pengusutan kasus, sembari menekankan bahwa seluruh aparat penegak hukum harus bekerja secara maksimal. (*)
(Ruslan Sangadji)
Tinggalkan Balasan